9 Kasus Pejabat Indonesia Penerima Suap Paling Fenomenal

0
Suap dan Korupsi

Baru-baru ini Indonesia digemparkan dengan melenggang dengan mudahnya buronan 11 tahun kasus kredit fiktif triliunan rupiah di Indonesia. Usut punya usut ternyata pelaku bisa bebas karena berhasil “membeli” sejumlah pejabat untuk memuluskan lenggang kangkungnya di Indonesia.

Bermula dari viralnya sang pelaku, Joko Chandra, dalam membuat KTP di Kelurahan Grogol Selatan yang konon hanya memakan waktu 2,5 jam, keviralannya menjadi meluas karena ditemukan banyak kejanggalan.

Kemampuan Joko Chandra menyogok sejumlah pejabat untuk kelancaran urusannya berbuah dengan dicopotnya pwjabat-pejabat yang nakal itu. Termasuk di dalamnya Lurah Grogol yang membantu pembuatan KTP pelaku, sejumlah perwira tinggi polisi, dan diperkirakan sejumlah pejabat kejaksaan dan interpol menanti sanksi untuk kasus ini.

Prilaku sogok-menyogok pejabat ini adalah biang rusaknya sistem dan aturan dalam sebuah pemerintahan. Yang bersalah bisa menjadi benar dan bebas, yang benar menjadi tertuduh dan dihukum, aturan menjadi hanya sekedar catatan, dan integritas hanya sekedar topeng dan bibir manis.

Kasus suap adalah perbuatan kriminal yang mana pejabat tersebut menyalahgunakan jabatannya untuk mendapatkan kekayaan pribadi dengan berbagai rekayasa kemudahan aturan dan katabelece yang dijualnya kepada orang-orang yang memerlukan kemudahan instan. Bahkan hingga si pelaku di penjara, prilaku sogoknya pun tidak terhenti dengan didapati mereka bisa bebas keluar masuk penjara dan juga seabreg fasilitas yang tidak layak dimiliki terpidana di dalam penjara.

Berikut 9 kasus suap, korupsi dan penyalahgunaan jabatan terbesar dan paling pastinya sangat memalukan:

1. Korupsi pengadaan simulator surat izin mengemudi Korlantas Polri

Kasus ini bermula pada tahun 2011. Tender proyek yang dimenangkan oleh PT. Citra Mandiri Metalindo Abadi tersebut mengadakan 700 simulator sepeda motor dengan nilai proyek sekitar Rp 54 miliar dan 556 unit simulator mobil dengan nilai sekitar Rp 142 miliar. Namun, KPK berhasil mencium gelagat penggelembungan nilai proyek tersebut.

Suktjo Bambang. [Image Source].

Kasus ini cukup menyita perhatian dan kemarahan publik. Pasalnya, Polri dianggap mempersulit langkah KPK untuk melakukan penyelidikan terhadap para perwira tinggi di lembaga mereka yang diduga ikut bermain-main dalam proyek ini.

Hingga pada akhirnya, mantan Korlantas Irjen Djoko Susilo dijatuhi vonis 18 tahun di kurungan di tingkat kasai. Serta Sukotjo S. Bambang, selaku Direktur PT. Inovasi Teknologi Indonesia, yang dikenai hukuman 4 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider 3 bulan kurungan. Dalam kasus inim negara dirugikan Rp 121 miliar.

2. Korupsi pembangunan pusat olahraga Hambalang

Proyek Hambalang dimulai pada tahun 2009 lewat arahan Kementerian Pemuda dan Olah Raga saat itu, Andi Malarangeng, yang menilai bahwa Indonesia perlu memiliki sebuah Pusat Pendidikan Latihan dan Sekolah Olahraga berskala nasional.

Para “lulusan” Demokrat yang terseret pusaran Hambalang. [Image Source].

Namun, seperti yang telah ditakutkan oleh masyarakat, proyek yang sedianya berdiri megah di Palembang dengan anggaran mencapai Rp 1,75 triliun ini, dibabat habis oleh para oknum. Beberapa elit politik yang diduga terlibat dalam proyek ini adalah Angelina Sondakh, Anas Urbaningrum, Andi Malarangeng, serta Nazaruddin.

Bukan hanya uangnya yang raib entah kemana, namun fasilitas ini sempat menjadi “wahana hantu” selama beberapa waktu akibat ditelantarkan oleh pemerintah saat itu. Beruntung, pemerintahan Jokowi  terus menggeber perampungan proyek ini untuk persiapan menjadi tuan rumah Asian Games 2018. Disinyalir republik ini merugi hingga Rp 464 miliar.

3. Korupsi pengadaan e-KTP

Megakorupsi yang sedang hangat-hangatnya menghantui negeri ini. KPK sendiri menilai bahwa kasus KTP elektronik ini adalah kasus yang sangat serius lantaran melibatkan banyak sekali para petinggi negara.

Korupsi e-ktp yang menggerogoti negara. [Image Source].

Kasusnya bermula pada saat Kemendagri mengumumkan Konsorsium PT PNRI sebagai pemenang tender proyek dengan harga Rp 5,9 triliun. Namun, lembaga Indonesian Corruption Watch menilai adanya kejanggalan dalam megaproyek tersebut. Dan benar saja, enam bulan kemudian, Komisi Pengawas Persaingan Usaha menyatakan adanya persekongkolan dalam tender tersebut.

Lalu siapa saja para petinggi negeri yang diduga kuat terlibat? Nama-nama yang diduga mendapat uang panas dan akan segera diperiksa oleh KPK di antaranya adalah mantan Mendagri Gamawan Fauzi, Gubernur aktif Jawa Tengah Ganjar Pranowo, hingga Ketua DPR saat ini Setya Novanto. Sedangkan KPK sudah menetapkan dua tersangka dalam kasus ini: Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Sugiharto dan stafnya, Irman. Dalam proyek ini negara merugi hingga Rp 2,3 triliun!

4. Korupsi SKL BLBI

Inilah kasus korupsi yang paling merugikan negara hingga saat ini. Cukup rumit sebetulnya untuk menguraikan secara pasti kronologis kasus ini. Namun, singkatnya kira-kira seperti ini:

Kepulangan koruptor yang disambut bak tamu VIP. [Image Source].

BLBI adalah program pinjaman dari Bank Indonesia terhadap bank-bank yang mengalami masalah pemenuhan pembayaran kewajiban yang erat kaitannya dengan krisis moneter tahun 1998. Bank yang menerima bantuan likuiditas dari Bank Indonesia tersebut tentu saja harus melunasi pinjaman yang diterima. Apabila resmi selesai melunasi, bank tersebut akan diberi Surat Keterangan Lunas SKL.

Hanya saja, masalah terjadi manakala Bank Dagang Nasional Indonesia, yang saat itu pemegang sahamnya dikendalikan oleh Sjamsul Nursalim, masih punya kewajiban untuk membayar Rp 3,7 triliun, padahal ia telah menerima SKL BLBI. Nah, tunggakan tersebut yang hingga kini tak pernah dibayarkan dan menjadi kerugian negara, menurut KPK. Tentu saja ada permainan pejabat tinggi dalam kasus ini, hanya saja hingga kini masih belum diketahui pasti.

Itulah beberapa megakorupsi yang melibatkan petinggi negeri dengan nominal yang fantastis. Tak menutup kemungkinan KPK bakal mengumumkan kasus baru yang mungkin saja mengakibatkan kerugian negara jauh lebih dahsyat dari empat kasus di atas. Namun, satu hal yang pasti, rekor korupsi seperti ini jelas bukan sesuatu yang mesti disaingi oleh pejabat lainnya.

5. Jiwasraya

Dugaan kasus korupsi yang menjerat PT Asuransi Jiwasraya (Persero) menjadi sorotan publik dalam beberapa hari terakhir. Jiwasraya sebelumnya mengalami gagal bayar polis kepada nasabah terkait investasi Saving Plan sebesar Rp 12,4 triliun.

Korupsi Jiwasraya, Kejaksaan Sita Mobil Mewah dan Harley-Davidson ...
Mantan Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya Hendrisman Rahim mengenakan rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di gedung Jampidsus Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa, 14 Januari 2020. Kejaksaan Agung menetapkan 5 tersangka terkait kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya. ANTARA/Dhemas Reviyanto

Produk tersebut adalah asuransi jiwa berbalut investasi hasil kerja sama dengan sejumlah bank sebagai agen penjual. Akibatnya, negara mengalami kerugian lebih dari Rp 13,7 triliun. “Jadi Rp 13,7 triliun hanya perkiraan awal dan diduga ini akan lebih dari itu,” ungkap Jaksa Agung ST Burhanuddin, dikutip dari pemberitaan Kompas.com (18/12/2019).

Setelah melakukan penyidikan sejak 17 Desember 2019, Kejaksaan Agung menetapkan lima orang tersangka. Mereka adalah Direktur Utama PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro, mantan Direktur Keuangan PT Asuransi Jiwasraya Harry Prasetyo, dan Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera Tbk Heru Hidayat, mantan Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya Hendrisman Rahim dan pensiunan PT Asuransi Jiwasraya Syahmirwan.

6. Asabri

Selain kasus Jiwasraya, kasus PT Asabri juga menjadi sorotan dalam beberapa waktu terakhir. Hal itu menyusul pernyataan Menteri Koordinator Bidang Poliitik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD yang mengatakan ada indikasi korupsi di tubuh Asabri.

Mahfud MD ungkap dugaan korupsi di Asabri hingga Rp 10 triliun
Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukkam) Mahfud MD. (Foto Menkopolhukkam – Anadolu Agency)

Meski belum diketahui secara pasti karena sedang dalam kajian, total kerugian negara diyakini mencapai Rp 10 triliun. Sepanjang 2019, saham-saham milik Asbari mengalami penurunan sekitar 90 persen.

7. Bank Century

Kasus korupsi yang memiliki nilai fantastis berikutnya adalah kasus Bank Century. Pasalnya, negara mengalami kerugian sebesar Rp 7 triliun. Nilai tersebut berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan (LHP) kerugian negara atas kasus tersebut.

Inilah Kehidupan Terpidana Kasus Bank Century Selama Buron di Singapura
Hartawan Aluwi/Hartono saat ditangkap (Foto: beritasatu.com)

Pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) ke Bank Century telah menyebabkan kerugian negara Rp 689,394 miliar. Kemudian untuk penetapan sebagai bank berdampak sistematik telah merugikan negara sebesar Rp 6,742 triliun. Kasus ini turut menyeret beberapa nama besar. Namun, baru Budi Mulya yang sudah divonis 15 tahun penjara.

8. Pelindo II

Beberapa waktu lalu, BPK telah mengeluarkan laporan kerugian negara akibat kasus dugaan korupsi di Pelindo. Dalam laporan tersebut diketahui empat proyek di PT Pelindo II menyebabkan kerugian negara mencapai Rp 6 triliun.

R.J. Lino sesaat setelah diperiksa KPK sehubungan dengan kasus Korupsi Pelindo (Foto: SUara.com)

Empat proyek tersebut di luar proyek pengadaan mobile crane dan quay crane container yang dugaan korupsinya ditangani oleh Bareskrim Polri dan KPK. Kasus ini menyeret nama mantan Dirut PT Pelindo RJ Lino yang telah ditetapkan tersangka sejak 2015 lalu.

Dalam kasus ini, Lino diduga menyalahgunakan wewenangnya dengan menunjuk langsung HDHM dari China dalam pengadaan tiga unit QCC.

9. Kotawaringin Timur 

Kasus korupsi yang nilainya cukup fantastis selanjutnya yakni kasus korupsi yang menyeret Bupati Kotawaringin Timur Supian Hadi. Nilai kerugian negara akibat kasus tersebut hingga Rp 5,8 triliun dan 711.000 dollar AS.

Bupati Kotawaringin Timur Supian Hadi. Antara Kalteng/Untung Setiawan
Bupati Kotawaringin Timur Supian Hadi. (Antara Kalteng/Untung Setiawan)

Berstatus tersangka, Supian diduga menyalahgunakan wewenang dalam penerbitan izin usaha pertambangan kepada tiga perusahaan. Ketiganya adalah PT Fajar Mentaya Abadi, PT Billy Indonesia dan PT Aries Iron Mining. Masing-masing perizinan itu diberikan pada 2010 hingga 2012.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here